[Press Release] Rekomendasi-rekomendasi Krusial Harus Segera Dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi

[Jakarta, 7 Februari 2018] Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi inisiatif Pemerintah Indonesia yang telah mengundang Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB), Zeid Ra’ad al Husein, tanggal 5-7 Februari 2018. Dalam kesempatan ini, HRWG mengkoordinasikan masyarakat sipil Indonesia dan perwakilan korban-korban pelanggaran HAM untuk bertemu dan berdiskusi dengan KT HAM PBB. Dengan kerjasama yang konstruktif dan kritis antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil, KT HAM sangat menghargai partisipasi aktif dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat sipil di Indonesia dalam kunjungannya tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat sipil dan korban menyampaikan sejumlah isu krusial pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan di Indonesia, di antaranya terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, lingkungan dan sumber daya alam, pembela HAM, diskriminasi, kekerasan dan intoleransi yang masih seringkali dialami oleh kelompok minoritas dan rentan di Indonesia.

Menanggapi siaran pers di hari terakhir kunjungan KT HAM PBB, HRWG mendukung sejumlah perhatian yang diberikan oleh KT HAM untuk mendorong Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia untuk tetap memajukan dan menegakkan norma-norma hak asasi manusia; menjamin perlindungan pembela hak asasi manusia, khususnya pembela HAM yang berfokus pada advokasi isu hak-hak atas tanah dan lingkungan; menghimbau Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah serius dalam merancang dan mengesahkan RKUHP, jangan sampai pasal-pasal diskriminatif masih tertulis dalam RKUHP yang kemudian akan menghambat usaha Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); memberikan perlindungan kelompok rentan, termasuk SOGIE, di Indonesia dari segala bentuk stigma, ancaman, diskriminasi dan intimidasi.

Selain itu, terkait dengan jaminan hak atas rasa aman, pendekatan penembakkan sewenang-wenang tersangka pelaku narkoba (war on drugs) dan hukuman mati juga mendapatkan perhatian serius oleh KT HAM PBB. Zeid mengakui bahwa Narkoba memang dapat menghancurkan individu, keluarga dan masyarakat pada umumnya, namun ia mengingatkan bahwasanya kejahatan narkoba tidak termasuk dalam kategori kejahatan paling serius, dan melakukan ‘pembunuhan di tempat’ bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini. Setiap orang tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan hukuman mati merupakan tindakan yang tidak terbukti dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam pertemuan dengan komunitas keagamaan, Zeid menyampaikan pendekatan Beirut Declaration tentang “Faith for Rights” yang mendorong setiap komunitas agama dapat memajukan dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan nilai dan gagasan keagamaan. Hal ini, menurut HRWG, sangat relevan dengan situasi di Indonesia saat ini yang tengah menghadapi tantangan sektarianisme berbasis agama. Dengan kata lain, dalam situasi agama yang semakin memengaruhi kehidupan sosial politik di Indonesia saat ini, pendekatan Faith for Rights sangat relevan untuk tetap menjaga spirit keagamaan di satu sisi, namun tetap menjaga dan melindungi hak-hak individu di sisi yang lain. Menurut Zeid, agama harus menjadi inspirasi untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Terakhir, HRWG memandang bahwa pertemuan antara Komisaris Tinggi HAM PBB dengan Presiden Joko Widodo dapat dijadikan peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk tetap memajukan dan melindungi hak asasi manusia, serta menjadikan agenda HAM sebagai agenda prioritas pemerintah, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dengan demikian, agenda pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Jokowi dapat betul-betul dirasakan oleh kelompok yang paling rentan di Indonesia yang selama ini menjadi korban diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran HAM.

Untuk itu HRWG mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Melanjutkan kerjasama dengan komunitas internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, di antaranya dengan menindaklanjuti perhatian yang telah disampaikan oleh KT HAM PBB dalam RUU KUHP yang masih potensi mengancam jaminan hak-hak individu, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, menjalankan dan mengintegrasikan komitmen dan rekomendasi HAM internasional (SGDs, UPR dan Komite-komite PBB) ke dalam kebijakan hukum nasional seperti RANHAM, penghapusan hukuman mati dan fair trial, serta perlindungan bagi kelompok minoritas dan rentan, termasuk pasal penodaan agama dan jaminan hak bagi penghayat kepercayaan.
  2. Melanjutkan peranan aktif Indonesia di tingkat regional ASEAN, tidak hanya tentang Rohingya, namun dalam perlindungan HAM secara umum. Hal ini perlu untuk dilanjutkan mengingat Indonesia adalah Negara yang demokratis dan lebih berkomitmen terhadap HAM dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
  3. Mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM dalam agenda pembangunan dan kebijakan negara, termasuk dalam memastikan agenda-agenda HAM dapat terlaksana secara efektif, baik di level pusat maupun di tingkat daerah.

Baca post aslinya di link ini: http://hrwg.org/2018/02/07/rekomendasi-rekomendasi-krusial-harus-segera-dijalankan-oleh-pemerintahan-jokowi/

Joint Statement: Indonesian CSO Regrets the Government’s Position on SOGI Resolution

[GENEVA, 30 JUNE 2016] Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia and Arus Pelangi deeply regret to the vote against the resolution A/HRC/32/L.2/Rev.1 on “violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity (SOGI)” which stated by the Indonesian Government, that has been adopted at the 32nd Session of the United Nations Human Rights Council,Geneva, Switzerland. The intention of the resolution is to appoint an Independent Expert on the protection against violence and discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity(SOGI) for three years period according to the given mandate.

Although the resolution finally has been adopted with results as 23 in favour, 18 against, and 6 abstain, the resolution was required 3,5 hours to discuss and debates. Pakistan (on behalf the Organization of Islamic Cooperation (OIC), except Albania) has amended several points on the resolution. Historically, the resolution wanted to clarify and reaffirm that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or another opinion, national or social origin, property, birth or another status. It is also to strongly deplore acts of violence and discrimination, in all regions of the world, committed against individuals because of their sexual orientation or gender identity.

In their statement, the Government of Indonesia has said that due to the sensitivity of issue particularly for those who have differences in socio-cultural, religion norms and morality, the draft resolution, as well as the several amendments which have been made, the concept was still lack of recognition on different culture, norms and views of other society. In conclusion, the Government of Indonesia is unable to support and vote against the resolution. They also clarified that they will not want to cooperate with the Independent Expert of SOGI, even if the mandate is created, as reported by Astrid Maharani, Program Officer for UN Advocacy, HRWG Indonesia, which also undergoing the Fellowship Programme in Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) based in Geneva, Switzerland.

As we have seen in recent years, the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) groups have become the target of irresponsible individual/groups which frequently using violent, discriminate, and stigmatise them of what they have. Even in some countries, many of them got killed, being hated, or even being exiled in the community.

In Indonesia recently, there are numerous of the anti-gay statements even made by public officials. It was increasingly hateful rhetoric shows no sign of abating. The rejection of the Government of Indonesia at the 32nd Session of the UN Human Rights Council also has extended the list of repression by the State. Until this year, Arus Pelangi recorded at least 17 Indonesian policy explicitly discriminate against or criminalise people with diverse SOGI. This does not include the policy in its implementation LGBTI oppressive. Democracy spaces on LGBTI groups were banned by the prohibition of implementation of activities by the police and a disregard for the case of the attack on LGBTI activities.

In this regard, HRWG Indonesia and Arus Pelangi urge the Government of Indonesia to respect and uphold the new resolution based on SOGI to protect and respect individual/groups that are belonging to SOGI, as well as to cooperate with the Independent Expert in the discharge of the mandate, including by providing all of information requested. It intends to raise awareness of violence and discrimination against person on the basis of their sexual orientation or gender identity, as well as to engage in dialogue and to consult with States and other relevant stakeholders, including United Nations agencies, programmes and funds, regional human rights mechanisms, national human rights institutions, civil society organizations and academic institutions.

The rejection also shows clearly that the Government of Indonesia has betrayed their citizen. The results of the study “Revealing Stigma, Discrimination, and Violence on LGBT in Indonesia” conducted by Arus Pelangi, Komunitas Sehati Makassar, and PLUSH on  2013 have uncovered facts that horrible: 89.3% LGBT in Indonesia got violence based on their sexual orientation, gender identity, and/or expression with details as follows: 79.1% experienced psychological violence, physical violence 46.3%, economic violence 26.3%, sexual assault 45.1%, and cultural violence 63.3%.

In this regard, we would like to call for:

1. The Government of Indonesia to respect and uphold the new resolution based on SOGI to protect and respect individual/groups that are belonging to the SOGI, as well as to cooperate with the Independent Expert in the discharge of the mandate, including by providing all of the information requested. This intends to raise awareness of violence and discrimination against person on the basis of their sexual orientation or gender identity, as well as to engage in dialogue and to consult with States and other relevant stakeholders;
2. The Government of Indonesia to run completely and faithful to the mandate of the Indonesia citizen contained in the 1945 Constitution, every person shall be protected by the State, regardless of their background;
3. The National Human Rights Commission (KOMNAS HAM) of the Republic of Indonesia to:

    • Significantly embodies its supervisory mandate with a strong warning to the Government of Indonesia regarding its position at the Human Rights Council;
    • Taking notes the Government of Indonesia position in the report of Observation of the implementation of human rights, as stated in the Article 89 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights;
    • Continues to be committed and sincere in implementing the dissemination of knowledge of human rights to its citizen.

4. To the Indonesia civil society organisations:

    • Continue to maintain, support and build solidarity by using all of potentials and space held for mutually reinforcing, particularly in LGBTIQ groups which most oppressed.

Joint Statements by:

Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia (Muhammad Hafiz –hafizmuhammad85@gmail.com & Astrid Maharani – amaharanic@gmail.com)

National Federation for LGBTI Communities – Arus Pelangi (Yuli Rustinawati –yuli@aruspelangi.or.id)