Susah gak sih menikah dengan Warga Negara Perancis di Indonesia? (Part 2)

Nah, melanjutkan artikel sebelumnya, setelah memberikan semua dokumen ke Madame Cempaka, yang diantaranya:

Calon Pengantin Wanita:

  • Formulir CPW dan CPP (Renseignements Relatifs A Chacun des Futurs Epoux, Demande de Certificate de capacite a mariage);
  • Akte Kelahiran asli yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (untuk di fotokopi/di scan oleh Kedubes);
  • Fotokopi KTP
  • Fotokopi N1, N2, N4

 Calon Pengantin Pria:

  • Akte Kelahiran terbaru (<3 bulan)
  • Fotokopi KTP Perancis
  • Fotokopi passport
  • Bukti tempat tinggal (fotokopi tagihan listrik)

Karena waktu itu, waktu sudah agak mepet dari deadline yang sudah kami buat, jadi, saya mengirimkan scanned copy Akte Kelahiran suami saya terlebih dahulu kepada pihak Kedubes. Namun, karena sudah prosedur baku dan wajib, pihak Kedubes baru akan memproses permintaan Surat Izin Menikah (certificat de capacité à mariage) dari Pemerintah Perancis. Pihak Kedubes mengirimkan surat notifikasi terkait dengan proses pernikahan yang akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dengan didukung oleh seluruh dokumen lainnya. Waktu itu pihak Kedubes Perancis meminta saya untuk membawa Akte Kelahiran asli untuk ditunjukan sesaat proses verifikasi semua data. Setelah semua dokumen dikirimkan ke pihak Kedubes dan sudah terverifikasi, Madame Cempaka yang akan mengirimkan surat diplomatik kepada pemerintah setempat/balai kota dimana suami saya tinggal dan menetap saat ini. Setelah menerima notifikasi dari Kedubes, Balai Kota (La Mairie) akan menerbitkan atau mempublikasikan wedding ban kurang lebih selama 10-14 hari, hal ini untuk mengumumkan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap penyelenggaraan pernikahan kami yang akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia.

Sejujurnya sedikit tegang, karena Surat Izin Menikah ini yang menjadi penting ke depannya untuk kami mendaftarkan pernikahan secara legal di Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Catatan Sipil untuk Non-Muslim. Bersyukur sekali karena setelah menunggu hampir 1,5 bulan lebih lamanya, Surat Izin Menikah pun dikeluarkan oleh otoritas setempat Perancis dan Kedubes Perancis membuat versi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia yang lalu di-stempel cap asli dari pihak Kedubes Perancis. Dokumen asli ini harus diberikan kepada pihak KUA sebagai berkas utama mereka nantinya saat pendaftaran pernikahan.

Keenam, untuk beberapa pasangan WNI dan WNA (pernikahan campuran) pasti tahu betul betapa pentingnya Perjanjian Pranikah (prenuptial agreement), khususnya bagi pihak WNI. Saya bersikeras untuk meyakinkan pasangan betapa pentingnya dokumen ini untuk kami buat, bukan lantaran kami bersiap akan resiko terburuk dalam suatu hubungan, namun ada yang jauh lebih penting dari itu, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 yang mempertegas terkait hak milik properti ketika melakukan perkawinan campuran.

Selain itu, terkait hal ini juga diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menjelaskan secara gamblang apakah yang dimaksud dengan perkawinan campuran. Menurut pasal tersebut, dalam perkawinan campuran seorang WNI menikah dengan seorang WNA, baik perkawinan itu dilakukan di Indonesia muapun di luar Indonesia. Dari segi kepemilikan tanah, khususnya bagi WNI, perkawinan campuran dapat mengakibatkan tanah milik WNI bercampur dalam harta bersama dengan WNA. Sebab itu, seorang WNI tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik setelah menikah dengan WNA. Oleh karena itulah, pentingnya hal seperti ini diatur di dalam Perjanjian Pranikah sebelum kita sebagai WNI kehilangan hak atas properti kita di Indonesia. Prosesnya mudah namun terkadang bervariatif, begitu pula harganya, kamu bisa urus di kantor notaris yang memang biasa mengurus hal seperti itu. Walaupun beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia memperbolehkan untuk membuat postnuptial, tetapi ada baiknya kita persiapkan sebelum menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

Mungkin di blog post selanjutnya ada yang berminat supaya saya bisa berbagi bagaimana mekanisme pembuatan Perjanjian Pranikah? Komen di bawah artikel ini ya!

Lalu lanjut lagi, setelah Perjanjian Pernikahan selesai, dan kamu sudah menerima semua dokumen, termasuk sudah mengantongi Surat Izin Menikah dari pihak Kedubes Perancis selanjutnya langkah ketujuh adalah membawa semua kelengkapan dokumen yang dimiliki ke KUA, karena lokasi pernikahan saya berbeda dengan wilayah tempat saya tinggal, mau gak mau saya harus meminta Surat Rekomendasi Nikah. Syarat-syarat untuk meminta surat ini juga mudah dan langsung jadi, waktu itu saya cuma memakan waktu kurang dari 10 menit saja. Biaya? Awalnya sih bagian informasi bilang kalau tidak dipungut biaya apa pun, tapi entah begitu tau calon saya adalah WN Asing atau memang mereka suka meminta ‘pungli’, tetiba saya ‘ditodong’ untuk memberikan Infaq seikhlasnya. Karena memang tujuannya infaq yasudah saya kasih seadanya di dompet saya, yaitu 10 ribu rupiah. Harusnya mereka menyediakan kotak infaq eh gak taunya saya lihat sendiri uang itu diberikan ke bapak separuh baya yang semula mengetikan dan memberikan surat rekomendasi nikah saya, bahkan si bagian informasi agak manyun ketika saya hanya memberikan uang sebesar itu. Hmmm… agak mengecewakan sebenarnya ketika melihat praktik-praktik seperti ini masih berulang.

Well anyway… setelah surat rekomendasi nikah jadi, tetiba aja saya mendapat berita kalau sekarang untuk mendaftar nikah di KUA, dibutuhkan Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat terkait dengan pemeriksaan cek kesehatan pranikah dan suntik tokso. Akhirnya saya segera meluncur ke Puskesmas domisili saya tinggal, ternyata bagi pemegang KTP Jakarta asli pendaftaran diberikan secara cuma-cuma atau GRATIS! Namun, tes kesehatan pranikah tersebut hanya diadakan setiap hari Selasa dan Kamis saja, saya kurang tahu apakah di Puskesmas lain juga memiliki kebijakan yang sama, oleh karena itu, banyak-banyaklah mencari informasi ya!

Jadilah, langkah ke delapan ini saya melakukan tes kesehatan pranikah, diambil darah untuk mengetahui rhesus golongan darah, suntik tokso (wajib untuk perempuan) dan tes HIV. Syukurlah, hasilnya memuaskan, selain hasil laboratorium yang lebih detil, kalian akan dibuatkan Sertifikat Layak Kawin seperti yang ada di bawah ini.

Dua minggu sebelum menikah, akhirnya suami saya datang! Karena saat itu ia masih berstatuskan non muslim, akhirnya begitu sampai di Jakarta, kami sekeluarga mendampingi suami saya ke Masjid Istiqlal untuk proses Pengislaman. Alhamdulillah, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, suami saya bersedia untuk melakukan itu. Proses terkait Pengislaman juga agak panjang, kalian bisa komen di bawah kalau memang mau tahu prosedur dan syaratnya seperti apa ya..

Selain itu. untuk mengurus ke KUA di lokasi tempat pernikahan saya berada, membutuhkan tanda tangan, data pribadi dan wawancara sedikit untuk calon pengantin pria saat itu. Jadilah, di langkah ke sembilan ini kami ke KUA lokasi pernikahan untuk mendaftarkan pernikahan kami. Apa syarat-syaratnya?

  1. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui 2 orang saksi. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai/surat keterangan cerai yang asli;
  2. Foto copy piagam masuk Islam (khusus untuk yang mualaf);
  3. Foto copy Akte Kelahiran/Kenal Lahir/ID Card;
  4. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian(ini hanya untuk WNA yang sudah menetap di Indonesia);
  5. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia.
  6. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang bekerja di Indonesia).
  7. Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi atau foto copy visa(waktu itu karena suami saya masuk dengan Free Visa 30 hari, jadi saya hanya fotokopi cap/stempel yang diberikan petugas Imigrasi saat di bandara).
  8. Fotokopi passport;
  9. Surat Keterangan atau izin menikah dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan;
  10. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah.

Nah, untuk poin ke-10 diatas, lumayan merogoh kocek lagi, jadi sebegitu saya dapat Akte Kelahiran aslinya, saya langsung kirimkan ke Penerjemah Tersumpah untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Saya sendiri langsung menghubungi Mas Subandi, proses penerjemahan 2-3 hari kerja. Setelah mengirimkan scanned copy melalui email, melakukan transfer pembayaran, setelah selesai dokumen langsung dikirimkan ke alamat rumah. Untuk kontaknya, sila dihubungi melalui email ini: subanditrans@yahoo.com. Setelah survey ke beberapa penerjemah tersumpah lainnya, menurut saya Pak Subandi yang memang lumayan terjangkau harganya. Per lembar sekitar Rp 170.000, jika butuh dokumen asli untuk dikirimkan tinggal tambah untuk ongkos kirimnya saja (harga per bulan Juli 2018).

Langkah ke-sembilan ini juga tidak rumit, kalau semua dokumen sudah tersusun dan terjaga dengan baik. Jadi tinggal di-submit saja, waktu proses submit, kebetulan kami bertemu dengan Pak Penghulu nya, jadi deh kita dikasih wejangan atau nasihat pernikahan sebentar. Lalu ada beberapa dokumen yang harus di isi juga. Setelah itu, selesai dan tinggal atur jadwal aja sama Pak Penghulu nya. Setelah itu saya diantarkan ke bagian Tata Usaha di KUA tersebut untuk membayar beberapa biaya yang wajib dibayarkan.

Sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menetapkan biaya sebesar Rp 600.000,- saat pendaftaran pernikahan, biaya ini sebenarnya sudah termasuk biaya transportasi penghulu, tetapi anehnya saat itu penghulu bilang biaya ini hanya untuk pendaftaran KUA saja, belum penghulu. Malahan saya diminta untuk membayar ‘denda/dispens’ karena pendaftaran nikah kurang dari 10 hari dari waktu pernikahan, biaya yang dikenakan Rp 50.000 dan langsung saya bayarkan di ruang Tata Usaha. Saat itu, karena tidak mau terlalu rumit untuk bolak-balik ke Bank untuk membayarkan biaya pendaftaran pernikahan, akhirnya saya memilih untuk membayar juga di bagian Tata Usaha. Eh, gak taunya saya lagi-lagi dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 20.000 oleh petugas. Sehari kemudian, petugas KUA menginformasikan by Whatsapp perihal biaya yang sudah dibayarkan untuk pendaftaran menikah, anehnya disitu hanya tertera Rp 600.000 saja, tidak ada jumlah Rp 50.000 dan Rp 20.000.

Aneh memang, tapi ya begitulah Indonesia, rumitnya birokrasi dan apa-apa ada tarifnya hehe.

Nah, kurang lebih seperti itu syarat-syarat dan langkah-langkahnya, kalau dibaca memang rumit tapi setelah dijalankan, ternyata gak sesulit yang orang-orang bicarakan dan bayangkan. Mungkin terasa lebih mudah juga buat saya, karena saya berdomisili di Jakarta, jadi memang kemana-mana aksesibelnya mudah, kantor saya kebetulan dekat sekali dengan Kedubes Perancis, jadi izin sesekali tidak menjadi masalah.

Bagi pembaca yang masih bingung dan mau tanya lebih lanjut, sila tinggalkan pertanyaan atau komentarnya di kolom bawah ini ya!

Best,

Astrid

Susah gak sih menikah dengan Warga Negara Perancis di Indonesia? (Part 1)

Pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan yang sangat umum yang ditanyakan oleh perempuan atau laki-laki Indonesia yang ingin menikah dengan Warga Negara Perancis (jadi, saya akan menjelaskan secara detail dokumen apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana prosesnya), karena kebetulan saya menikah dengan WN Perancis, tapi mungkin kurang-lebih dokumen yang dibutuhkan juga akan sama walaupun kamu menikah dengan WN lain. Pada dasarnya ada beberapa perbedaan mendasar dalam mengurus beberapa dokumen izin menikah dengan WN Asing, tergantung dari apakah calon WNA kamu saat ini menetap atau sedang tinggal di Indonesia atau hanya turis yang sedang berkunjung dan memiliki tujuan untuk menikah dengan WN Indonesia. Nah, kalau cerita saya, suami saya memang orang asli Perancis yang masih tinggal dan menetap di Perancis, jadi saat kesini, suami saya memang hanya menggunakan visa turis biasa saja.

Hal lain yang harus banget di-highlighted, jangan pernah lelah untuk Googling dan bertanya sebanyak-banyaknya kepada orang yang berpengalaman mengenai pernikahan dengan WN Asing. Banyak bertanya juga ke beberapa instansi pemerintah terkait, seperti; Kelurahan, Kecamatan, KUA dan lainnya. Tapi, siap-siap aja ya, karena birokrasi di Indonesia memang sangat sangat melelahkan dan merogoh kocek banyak untuk urusan pernikahan (at least, yang sudah saya alami). Kalau ada waktu dan kamu punya jadwal yang cukup sibuk dengan urusan kuliah maupun kerja, ada baiknya juga untuk membuat Timeline lengkap dengan dokumen yang dibutuhkan, waktu pengurusan dan deadline untuk membuat atau menyusun dokumen-dokumen tersebut, tapi itu pilihan sih sebenarnya, mungkin karena saya orangnya sudah terbiasa terorganisir sejak banyak bekerja menjadi event organizer, jadi apa-apa kalau bisa ada timeline-nya. Sebagai contoh, format timeline bisa dibuat dengan format sederhana yang bisa kalian unduh disini.

Sebelum memulai beberapa step di bawah ini, pastikan untuk fotokopi semua dokumen umum seperti fotokopi KTP pribadi, fotokopi KTP kedua orang tua, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, juga siap-siap untuk membawa seluruh dokumen aslinya.

Nah, sekarang perhatikan baik-baik beberapa langkah berdasarkan yang sudah saya lakukan sesuai urutannya:

Pertama, persiapkan seluruh dokumen pendukung untuk pendaftaran pernikahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ya. Jadi, awalnya saya memulai dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. Dokumen tersebut diantaranya, Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Belum Menikah. Keduanya nanti akan ditandatangani oleh Ketua RT dan RW, dengan diketahui oleh orang tua sebagai wali nikah.

Kedua, bawa semua dokumen pendukung seperti, fotokopi KTP pribadi, fotokopi KTP kedua orang tua, fotokopi Kartu Keluarga (KK), beserta Surat Pengantar dan Surat Surat Pernyataan Belum Menikah yang sudah ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW, dan sudah dibubuhi materai 6.000, ke kantor Kelurahan setempat untuk minta dibuatkan Surat N1, N2, dan N4, serta Surat Pengantar Menikah untuk dibawa ke Kecamatan.

Apa itu surat N1, N2, N4? Merupakan surat keterangan yang menjelaskan mengenai pernikahan (N1), surat keterangan asal usul (N2) dan surat keterangan tentang orang tua (N4). Saat proses ini, tidak dipungut biaya, tapi waktu itu di Kelurahan dimana saya tinggal, petugas menanyakan apakah mau melakukan infaq/sedekah seikhlasnya atau tidak.

Ketiga, bawa seluruh surat-surat diatas ke kantor Kecamatan dimana kalian tinggal. Ini untuk mendapatkan Surat Keterangan/Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Camat. Surat ini berisikan bahwa calon pengantin akan mengadakan pernikahan di lokasi atau area yang diinginkan untuk ditujukan atau dibawa ke kantor KUA setempat. Berhubung waktu itu lokasi pernikahan kami berada di Kecamatan yang berbeda dengan wilayah tempat tinggal calon mempelai wanita, jadi saya harus mengurus Surat Numpang Menikah.

Keempat, mengurus atau meminta pasangan WN Perancis untuk mengurus Akte Kelahiran (Act de Naissance). Hal ini yang pada awalnya bikin tegang, berhubung suami saya tidak lahir di mainland Perancis, melainkan di Negara Bagian Perancis namun terletak di Benua Amerika, yaitu di kota Kourou, Guyane. Dan untuk meminta Akte Kelahiran ini biasanya memakan waktu sekitar 4-7 hari pengiriman sejak proses request oleh suami saya. Belum lagi untuk mengirimkan Akte Kelahiran asli tersebut ke Jakarta yang biasanya memakan waktu 7-10 hari. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan dengan seksama, agar dapat selesai tepat waktu dan patut diperhatikan bahwa Akte Kelahiran ini hanya berlaku selama 3 bulan sebelum pernikahan berlangsung.

Kelima, step kali ini diperuntukan untuk calon suami/istri yang merupakan WN Asing yaitu mengurus dokumen di Kedutaan Besar. Mengurus dokumen pernikahan di Kedubes tidaklah mudah, tetapi juga tidak bisa dibilang sulit asalkan semua step nya diperhatikan dengan jelas dan seksama. Untungnya, pihak Kedutaan Besar Perancis juga sangat kooperatif dalam proses pengurusan dokumen. Bagi yang mengurus pernikahan di Kedubes Perancis pasti akan bertemu dengan Madame Cempaka. Beliau pun juga sempat wawancara awal terkait dengan calon saya waktu itu, mulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti; sudah pernah bertemu dengan calon atau belum? Kalau sudah, kapan dan dimana bertemunya? Semua dijelaskan menjadi satu kronologis yang kemudian di record dan dicatat untuk menjadi informasi tambahan.

Mau tahu dokumen apa saja yang diberikan ke pihak Kedubes? Simak di Part 2 ya!

 

…to be continued