[Press Release] Rekomendasi-rekomendasi Krusial Harus Segera Dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi

[Jakarta, 7 Februari 2018] Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi inisiatif Pemerintah Indonesia yang telah mengundang Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB), Zeid Ra’ad al Husein, tanggal 5-7 Februari 2018. Dalam kesempatan ini, HRWG mengkoordinasikan masyarakat sipil Indonesia dan perwakilan korban-korban pelanggaran HAM untuk bertemu dan berdiskusi dengan KT HAM PBB. Dengan kerjasama yang konstruktif dan kritis antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil, KT HAM sangat menghargai partisipasi aktif dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat sipil di Indonesia dalam kunjungannya tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat sipil dan korban menyampaikan sejumlah isu krusial pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan di Indonesia, di antaranya terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, lingkungan dan sumber daya alam, pembela HAM, diskriminasi, kekerasan dan intoleransi yang masih seringkali dialami oleh kelompok minoritas dan rentan di Indonesia.

Menanggapi siaran pers di hari terakhir kunjungan KT HAM PBB, HRWG mendukung sejumlah perhatian yang diberikan oleh KT HAM untuk mendorong Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia untuk tetap memajukan dan menegakkan norma-norma hak asasi manusia; menjamin perlindungan pembela hak asasi manusia, khususnya pembela HAM yang berfokus pada advokasi isu hak-hak atas tanah dan lingkungan; menghimbau Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah serius dalam merancang dan mengesahkan RKUHP, jangan sampai pasal-pasal diskriminatif masih tertulis dalam RKUHP yang kemudian akan menghambat usaha Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); memberikan perlindungan kelompok rentan, termasuk SOGIE, di Indonesia dari segala bentuk stigma, ancaman, diskriminasi dan intimidasi.

Selain itu, terkait dengan jaminan hak atas rasa aman, pendekatan penembakkan sewenang-wenang tersangka pelaku narkoba (war on drugs) dan hukuman mati juga mendapatkan perhatian serius oleh KT HAM PBB. Zeid mengakui bahwa Narkoba memang dapat menghancurkan individu, keluarga dan masyarakat pada umumnya, namun ia mengingatkan bahwasanya kejahatan narkoba tidak termasuk dalam kategori kejahatan paling serius, dan melakukan ‘pembunuhan di tempat’ bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini. Setiap orang tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan hukuman mati merupakan tindakan yang tidak terbukti dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam pertemuan dengan komunitas keagamaan, Zeid menyampaikan pendekatan Beirut Declaration tentang “Faith for Rights” yang mendorong setiap komunitas agama dapat memajukan dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan nilai dan gagasan keagamaan. Hal ini, menurut HRWG, sangat relevan dengan situasi di Indonesia saat ini yang tengah menghadapi tantangan sektarianisme berbasis agama. Dengan kata lain, dalam situasi agama yang semakin memengaruhi kehidupan sosial politik di Indonesia saat ini, pendekatan Faith for Rights sangat relevan untuk tetap menjaga spirit keagamaan di satu sisi, namun tetap menjaga dan melindungi hak-hak individu di sisi yang lain. Menurut Zeid, agama harus menjadi inspirasi untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Terakhir, HRWG memandang bahwa pertemuan antara Komisaris Tinggi HAM PBB dengan Presiden Joko Widodo dapat dijadikan peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk tetap memajukan dan melindungi hak asasi manusia, serta menjadikan agenda HAM sebagai agenda prioritas pemerintah, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dengan demikian, agenda pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Jokowi dapat betul-betul dirasakan oleh kelompok yang paling rentan di Indonesia yang selama ini menjadi korban diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran HAM.

Untuk itu HRWG mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Melanjutkan kerjasama dengan komunitas internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, di antaranya dengan menindaklanjuti perhatian yang telah disampaikan oleh KT HAM PBB dalam RUU KUHP yang masih potensi mengancam jaminan hak-hak individu, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, menjalankan dan mengintegrasikan komitmen dan rekomendasi HAM internasional (SGDs, UPR dan Komite-komite PBB) ke dalam kebijakan hukum nasional seperti RANHAM, penghapusan hukuman mati dan fair trial, serta perlindungan bagi kelompok minoritas dan rentan, termasuk pasal penodaan agama dan jaminan hak bagi penghayat kepercayaan.
  2. Melanjutkan peranan aktif Indonesia di tingkat regional ASEAN, tidak hanya tentang Rohingya, namun dalam perlindungan HAM secara umum. Hal ini perlu untuk dilanjutkan mengingat Indonesia adalah Negara yang demokratis dan lebih berkomitmen terhadap HAM dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
  3. Mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM dalam agenda pembangunan dan kebijakan negara, termasuk dalam memastikan agenda-agenda HAM dapat terlaksana secara efektif, baik di level pusat maupun di tingkat daerah.

Baca post aslinya di link ini: http://hrwg.org/2018/02/07/rekomendasi-rekomendasi-krusial-harus-segera-dijalankan-oleh-pemerintahan-jokowi/

Stockholm Internet Forum 2017 – Leave No One Offline

Beberapa waktu lalu, Human Rights Working Group (HRWG) berkesempatan untuk menghadiri dan berpartisipasi di salah satu forum internasional, Stockholm Internet Forum (SIF) 2017. Ini merupakan kali keempat, HRWG turut diundang oleh Swedish International Development Agency (SIDA). Tahun ini, SIF 2017 berusaha menggambarkan perkembangan dan tantangan di dunia digital (internet) dengan keterkaitannya dalam penegakkan hak asasi manusia khususnya dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga keterkaitannya dengan pembangunan di seluruh dunia. Forum ini bertujuan untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, perwakilan masyarakat sipil, aktivis, dan sektor bisnis untuk diskusi secara lebih mendalam mengenai hal tersebut.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini SIF 2017 dilaksanakan pada tanggal 15-18 Mei 2017 di Stockholm dengan pembagian dua hari pertama workshop Pre-SIF 2017, lalu pada tanggal 17 dan 18 Mei merupakan forum utamanya. Tema yang diusung tahun ini adalah access and power, dimana mengaitkan hubungan antara akses dan kekuasaan/kekuatan, dengan menyasar pada manfaat pemberdayaan akses internet yang menargetkan pada kekuasaan politik, ekonomi dan sosial.

Forum dibuka oleh Alice Bah Kuhnkee yang merupakan Menteri Kebudayaan dan Demokrasi di Swedia (Swedish Ministry of Culture and Democracy). Di dalam pembukaannya Alice menggarisbawahi perkembangan pembangunan dewasa ini yang cenderung mengkhawatirkan, salah satunya perkembangan internet yang kian hari justru menimbulkan permasalahan negatif dalam penggunannya. Beberapa diantaranya, meningkatnya debat mengenai “serangan” di dalam dunia internet yang kemudian mengakibatkan represi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Lanjut dalam sesi pertama dengan tema Equal Access – Distributed Power yang melibatkan beberapa panelis yang pakar di bidangnya, yaitu; Nnenna Nwakanma (World Wide Web Foundation), Nadia Al Saqqaf (Former Minister of Information in Yemen), Frank La Rue (Assistant Director-General Communication and Information at UNESCO) dan Alexandria Walden (Public Policy and Government Relations Counsel, Free Expression at Google). Dalam sesi ini masing-masing panelis memberikan respon dan tanggapan atas perkembangan di dunia internet, juga berupa tantangan dan permasalahan yang sering dihadapi di seluruh dunia. Perkembangan ini kemudian melahirkan beberapa permasalahan baru setiap harinya bahkan mengalami kemunduran yang sangat besar dan masif dalam hal dunia digital, seperti yang ditegaskan oleh Frank La Rue kini isu privasi dan HOAX atau fake news merupakan salah satu dari beberapa masalah mendasar yang justru sangat serius di dalam dunia digital.

“Fake news was invented by populism and now used to give pressure for the freedom of the press”

Untuk itu sangat penting untuk membuat konten lokal untuk melawan berita hoax di seluruh Negara di dunia, juga jaminan atas hak privasi setiap orang. Kini, privasi juga menjadi permasalahan serius hampir di seluruh belahan dunia, “…seperti di India yang telah memulai sistem registrasi biometrik untuk mengidentifikasi pergerakan setiap warga negaranya. Di satu sisi, Pemerintah melakukan hal tersebut untuk menjamin pelayanan publik, tetapi di sisi lain, ini seperti pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh warga negaranya, bahkan kepada setiap warga negara yang tidak memiliki identifikasi file biometrik. Kemudian, hal tersebut menjadi ambigu, ketika kita tidak mengetahui dimana data berita tersebut disimpan, siapa saja yang bisa mengelola data tersebut, dan apakah ini akan dipergunakan untuk alasan komersial apakah hanya alasan keamanan saja, ini yang sangat berbahaya,” jelas Frank La Rue.  Disamping itu, Nnena menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi, gender dan juga infrastruktur seharusnya tidak menjadi hambatan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender dalam dunia internet.

Selain sesi inti di dalam SIF 2017, juga menyelenggarakan beberapa diskusi parallel dengan berbagai tema berbeda, beberapa diantaranya seperti pembahasan mengenai lanjutan diskusi kekerasan berbasis gender, pentingnya akses dan HAM di smart city dan masih ada beberapa pembahasan lainnya.

Forum ini sangat menarik dan menjadi platform yang sangat baik bagi seluruh multistakeholder, tidak hanya bagi aktivis HAM, maupun jurnalis, juga penting melibatkan sektor bisnis, perwakilan Pemerintahan terkait dan juga pembuat keputusan. Mengingat, perkembangan Internet di dunia saat ini mengalami berbagai tantangan di setiap harinya, bahkan kemunduran yang sangat masif mulai terasa dan terlihat dalam perkembangannya saat ini. Begitu pula yang tengah dialami oleh Indonesia, dimana kebebasan berekspresi di Internet sangatlah riskan beberapa waktu ini, bahkan seringkali merugikan kelompok minoritas, salah satunya yang seringkali dialami oleh kelompok LGBT di Indonesia.

Untuk melihat kembali Stockholm Internet Forum 2017, silahkan mengunjungi link ini.

Posted at: http://hrwg.org/2017/05/29/stockholm-internet-forum-2017-leave-no-one-offline/