First Video Collaboration with Narasi.TV

Since I moved and living together with my husband here in Rouen, France, I always missed Indonesian food. And so do him. He fell in love with Indonesian food since the first time he tried Indonesian Nasi Goreng.

Then he told me, there is an Indonesian food truck that sells nearby his University which caught our eyes and our stomach, of course. Therefore, we would like to introduce you to the Indonesian Food Truck which is very famous here in our city!

Here we present you our friend who sells Indonesian food in Rouen, France.

LE JAVA BALI!

Thank you, Narasi TV team!

Quick Review from #HRC37

At the Human Rights Council, the High Commissioner spotlights more than 60 countries which have seen recent significant improvements – or negative trends. During his oral statements, Indonesia has been mentioned of this 60 countries.

“The Government of Indonesia has made progress in recent years in upholding human rights. I urge the authorities to address my concerns about increasing hostility towards religious and sexual minorities, which appears to be a recent and essentially foreign import to a traditionally tolerant nation. I encourage deeper consideration of the Faith for Rights Declaration of March 2017, which draws together commitments common to many religions and beliefs, and notes that “violence in the name of religion defeats its basic foundations: mercy and compassion.”

Read his full statement here.

Infographic designed by: Astrid Maharani

Non Discrimination Principle

The general principle of non-discrimination is a fundamental element of international human rights law as written in Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The right to equality and non-discrimination is recognised in Article 2 UDHR and is a cross-cutting issue of concern in other UN human rights instruments. Human rights instruments prohibit discrimination on several grounds. Article 2 UDHR prohibits discrimination on the following 10 grounds: race, colour, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, property, birth and other status. The term ‘other status’ has an open-ended meaning; some grounds not explicitly mentioned, such as age, gender, disability, nationality and sexual orientation could also be considered prohibited grounds.

The Universal Declaration of Human Rights is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 as a common standard of achievement for all peoples and all nations.

This year has marked the 70th Year of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) since its published on 10 December 1948 in Paris, France. As an NGOs working on human rights issues, Human Rights Working Group (HRWG) are happy to join the campaign #StandUp4HumanRights to celebrate the 70th Year of the UDHR this year.
Infographic designed by Astrid Maharani

[Press Release] Rekomendasi-rekomendasi Krusial Harus Segera Dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi

[Jakarta, 7 Februari 2018] Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi inisiatif Pemerintah Indonesia yang telah mengundang Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB), Zeid Ra’ad al Husein, tanggal 5-7 Februari 2018. Dalam kesempatan ini, HRWG mengkoordinasikan masyarakat sipil Indonesia dan perwakilan korban-korban pelanggaran HAM untuk bertemu dan berdiskusi dengan KT HAM PBB. Dengan kerjasama yang konstruktif dan kritis antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil, KT HAM sangat menghargai partisipasi aktif dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat sipil di Indonesia dalam kunjungannya tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat sipil dan korban menyampaikan sejumlah isu krusial pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan di Indonesia, di antaranya terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, lingkungan dan sumber daya alam, pembela HAM, diskriminasi, kekerasan dan intoleransi yang masih seringkali dialami oleh kelompok minoritas dan rentan di Indonesia.

Menanggapi siaran pers di hari terakhir kunjungan KT HAM PBB, HRWG mendukung sejumlah perhatian yang diberikan oleh KT HAM untuk mendorong Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia untuk tetap memajukan dan menegakkan norma-norma hak asasi manusia; menjamin perlindungan pembela hak asasi manusia, khususnya pembela HAM yang berfokus pada advokasi isu hak-hak atas tanah dan lingkungan; menghimbau Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah serius dalam merancang dan mengesahkan RKUHP, jangan sampai pasal-pasal diskriminatif masih tertulis dalam RKUHP yang kemudian akan menghambat usaha Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); memberikan perlindungan kelompok rentan, termasuk SOGIE, di Indonesia dari segala bentuk stigma, ancaman, diskriminasi dan intimidasi.

Selain itu, terkait dengan jaminan hak atas rasa aman, pendekatan penembakkan sewenang-wenang tersangka pelaku narkoba (war on drugs) dan hukuman mati juga mendapatkan perhatian serius oleh KT HAM PBB. Zeid mengakui bahwa Narkoba memang dapat menghancurkan individu, keluarga dan masyarakat pada umumnya, namun ia mengingatkan bahwasanya kejahatan narkoba tidak termasuk dalam kategori kejahatan paling serius, dan melakukan ‘pembunuhan di tempat’ bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini. Setiap orang tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan hukuman mati merupakan tindakan yang tidak terbukti dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam pertemuan dengan komunitas keagamaan, Zeid menyampaikan pendekatan Beirut Declaration tentang “Faith for Rights” yang mendorong setiap komunitas agama dapat memajukan dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan nilai dan gagasan keagamaan. Hal ini, menurut HRWG, sangat relevan dengan situasi di Indonesia saat ini yang tengah menghadapi tantangan sektarianisme berbasis agama. Dengan kata lain, dalam situasi agama yang semakin memengaruhi kehidupan sosial politik di Indonesia saat ini, pendekatan Faith for Rights sangat relevan untuk tetap menjaga spirit keagamaan di satu sisi, namun tetap menjaga dan melindungi hak-hak individu di sisi yang lain. Menurut Zeid, agama harus menjadi inspirasi untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Terakhir, HRWG memandang bahwa pertemuan antara Komisaris Tinggi HAM PBB dengan Presiden Joko Widodo dapat dijadikan peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk tetap memajukan dan melindungi hak asasi manusia, serta menjadikan agenda HAM sebagai agenda prioritas pemerintah, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dengan demikian, agenda pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Jokowi dapat betul-betul dirasakan oleh kelompok yang paling rentan di Indonesia yang selama ini menjadi korban diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran HAM.

Untuk itu HRWG mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Melanjutkan kerjasama dengan komunitas internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, di antaranya dengan menindaklanjuti perhatian yang telah disampaikan oleh KT HAM PBB dalam RUU KUHP yang masih potensi mengancam jaminan hak-hak individu, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, menjalankan dan mengintegrasikan komitmen dan rekomendasi HAM internasional (SGDs, UPR dan Komite-komite PBB) ke dalam kebijakan hukum nasional seperti RANHAM, penghapusan hukuman mati dan fair trial, serta perlindungan bagi kelompok minoritas dan rentan, termasuk pasal penodaan agama dan jaminan hak bagi penghayat kepercayaan.
  2. Melanjutkan peranan aktif Indonesia di tingkat regional ASEAN, tidak hanya tentang Rohingya, namun dalam perlindungan HAM secara umum. Hal ini perlu untuk dilanjutkan mengingat Indonesia adalah Negara yang demokratis dan lebih berkomitmen terhadap HAM dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
  3. Mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM dalam agenda pembangunan dan kebijakan negara, termasuk dalam memastikan agenda-agenda HAM dapat terlaksana secara efektif, baik di level pusat maupun di tingkat daerah.

Baca post aslinya di link ini: http://hrwg.org/2018/02/07/rekomendasi-rekomendasi-krusial-harus-segera-dijalankan-oleh-pemerintahan-jokowi/

Stockholm Internet Forum 2017 – Leave No One Offline

Beberapa waktu lalu, Human Rights Working Group (HRWG) berkesempatan untuk menghadiri dan berpartisipasi di salah satu forum internasional, Stockholm Internet Forum (SIF) 2017. Ini merupakan kali keempat, HRWG turut diundang oleh Swedish International Development Agency (SIDA). Tahun ini, SIF 2017 berusaha menggambarkan perkembangan dan tantangan di dunia digital (internet) dengan keterkaitannya dalam penegakkan hak asasi manusia khususnya dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga keterkaitannya dengan pembangunan di seluruh dunia. Forum ini bertujuan untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, perwakilan masyarakat sipil, aktivis, dan sektor bisnis untuk diskusi secara lebih mendalam mengenai hal tersebut.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini SIF 2017 dilaksanakan pada tanggal 15-18 Mei 2017 di Stockholm dengan pembagian dua hari pertama workshop Pre-SIF 2017, lalu pada tanggal 17 dan 18 Mei merupakan forum utamanya. Tema yang diusung tahun ini adalah access and power, dimana mengaitkan hubungan antara akses dan kekuasaan/kekuatan, dengan menyasar pada manfaat pemberdayaan akses internet yang menargetkan pada kekuasaan politik, ekonomi dan sosial.

Forum dibuka oleh Alice Bah Kuhnkee yang merupakan Menteri Kebudayaan dan Demokrasi di Swedia (Swedish Ministry of Culture and Democracy). Di dalam pembukaannya Alice menggarisbawahi perkembangan pembangunan dewasa ini yang cenderung mengkhawatirkan, salah satunya perkembangan internet yang kian hari justru menimbulkan permasalahan negatif dalam penggunannya. Beberapa diantaranya, meningkatnya debat mengenai “serangan” di dalam dunia internet yang kemudian mengakibatkan represi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Lanjut dalam sesi pertama dengan tema Equal Access – Distributed Power yang melibatkan beberapa panelis yang pakar di bidangnya, yaitu; Nnenna Nwakanma (World Wide Web Foundation), Nadia Al Saqqaf (Former Minister of Information in Yemen), Frank La Rue (Assistant Director-General Communication and Information at UNESCO) dan Alexandria Walden (Public Policy and Government Relations Counsel, Free Expression at Google). Dalam sesi ini masing-masing panelis memberikan respon dan tanggapan atas perkembangan di dunia internet, juga berupa tantangan dan permasalahan yang sering dihadapi di seluruh dunia. Perkembangan ini kemudian melahirkan beberapa permasalahan baru setiap harinya bahkan mengalami kemunduran yang sangat besar dan masif dalam hal dunia digital, seperti yang ditegaskan oleh Frank La Rue kini isu privasi dan HOAX atau fake news merupakan salah satu dari beberapa masalah mendasar yang justru sangat serius di dalam dunia digital.

“Fake news was invented by populism and now used to give pressure for the freedom of the press”

Untuk itu sangat penting untuk membuat konten lokal untuk melawan berita hoax di seluruh Negara di dunia, juga jaminan atas hak privasi setiap orang. Kini, privasi juga menjadi permasalahan serius hampir di seluruh belahan dunia, “…seperti di India yang telah memulai sistem registrasi biometrik untuk mengidentifikasi pergerakan setiap warga negaranya. Di satu sisi, Pemerintah melakukan hal tersebut untuk menjamin pelayanan publik, tetapi di sisi lain, ini seperti pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh warga negaranya, bahkan kepada setiap warga negara yang tidak memiliki identifikasi file biometrik. Kemudian, hal tersebut menjadi ambigu, ketika kita tidak mengetahui dimana data berita tersebut disimpan, siapa saja yang bisa mengelola data tersebut, dan apakah ini akan dipergunakan untuk alasan komersial apakah hanya alasan keamanan saja, ini yang sangat berbahaya,” jelas Frank La Rue.  Disamping itu, Nnena menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi, gender dan juga infrastruktur seharusnya tidak menjadi hambatan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender dalam dunia internet.

Selain sesi inti di dalam SIF 2017, juga menyelenggarakan beberapa diskusi parallel dengan berbagai tema berbeda, beberapa diantaranya seperti pembahasan mengenai lanjutan diskusi kekerasan berbasis gender, pentingnya akses dan HAM di smart city dan masih ada beberapa pembahasan lainnya.

Forum ini sangat menarik dan menjadi platform yang sangat baik bagi seluruh multistakeholder, tidak hanya bagi aktivis HAM, maupun jurnalis, juga penting melibatkan sektor bisnis, perwakilan Pemerintahan terkait dan juga pembuat keputusan. Mengingat, perkembangan Internet di dunia saat ini mengalami berbagai tantangan di setiap harinya, bahkan kemunduran yang sangat masif mulai terasa dan terlihat dalam perkembangannya saat ini. Begitu pula yang tengah dialami oleh Indonesia, dimana kebebasan berekspresi di Internet sangatlah riskan beberapa waktu ini, bahkan seringkali merugikan kelompok minoritas, salah satunya yang seringkali dialami oleh kelompok LGBT di Indonesia.

Untuk melihat kembali Stockholm Internet Forum 2017, silahkan mengunjungi link ini.

Posted at: http://hrwg.org/2017/05/29/stockholm-internet-forum-2017-leave-no-one-offline/

Indonesia Performance at the 32nd Session of the UN Human Rights Council

Indonesia was re-elected as a UN Human Rights Council Member from 2015 to 2017. As a democratic country in ASEAN, Indonesia occupies an important position in the region. During the 32nd session of the Human Rights Council, Indonesia actively delivered statements on issues of concern to the country. It raised issues of migrant workers and responded to the report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights. It also discussed its commitment to the SDGs and the right to development. Indonesia has officially invited the Special Rapporteur on Health to visit the country in 2017 for further engagement.

In spite of these positive developments, Indonesia remains silent on some critical domestic and regional issues, including follow-up to human rights violations against Papuans; summary executions; and violations against the Rohingya in Burma/Myanmar.

NGOs often draw the Council’s attention to the human rights situation in West Papua as it is one of the most isolated areas in the world. There are many reported cases of arbitrary arrests by Indonesian security forces of indigenous Papuans for participating in peaceful gatherings. While Franciscans International delivered a joint statement with the Human Rights Working Group Indonesia on this issue during the General Debate, Indonesia remained silent.

Although Indonesia offered temporary shelter for Rohingya people, it did not deliver a statement on issues involving the Rohingya or other ethnic groups in Burma/Myanmar following the presentation of the High Commissioner.

Indonesia also attempted to avoid a sensitive issue in the country when it voted against a draft resolution on “violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity”. Indonesia claimed that it based its decision on respect for socio-cultural and religious values, norms and morality. However, in reality, it would appear that it decided not to respect fundamental human rights of certain individuals.

Indonesia was part of the core group that introduced the resolution A/HRC/RES/32/32 on “the rights to freedom of peaceful assembly and of association”, along with other Asian countries such as the Maldives and the Philippines. While this may show Indonesia’s international appreciation for the involvement of civil society in maintaining a democratic society, the freedom of assembly and association inside Indonesia is at risk. LGBTI groups, ethnic groups, religious minority groups, and other individuals have been considered threats to sovereignty and ideology in Indonesia.

Original article see this link.